Pelajaran Inklusi Melalui Bahasa Kolok: Bengkala dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dimulai dari Komunikasi
Oleh: Gita Ruslita
Dalam ilmu pemerintahan, pelayanan publik sering diukur lewat aturan, anggaran, dan prosedur. Namun ada syarat yang jarang dibicarakan: warga dan pemerintah harus bisa saling memahami. Jika bahasa tidak sampai, kebijakan sebaik apa pun hanya berhenti di atas kertas. Desa Bengkala di Buleleng, Bali, menjadi contoh nyata bahwa tata kelola yang inklusif dimulai dari komunikasi.
Bengkala dikenal sebagai rumah bagi komunitas tuli sejak lahir, yang di desa ini disebut “warga Kolok”. Mereka berjumlah sekitar 2 persen penduduk desa dan berkomunikasi dengan bahasa isyarat lokal bernama Bahasa Kolok. Menurut perkiraan seorang tokoh desa, sekitar 70 persen warga, termasuk yang bisa mendengar, ikut menguasai bahasa ini. Tulisan ini saya buat berdasarkan hasil penelusuran bagaimana bahasa bersama ini membentuk identitas warga Kolok sekaligus menentukan posisi mereka dalam kehidupan bernegara di tingkat desa.
Dari sisi ilmu komunikasi, Identitas warga Kolok terbentuk dari percakapan sehari-hari yang setara dan berulang, mulai dari keluarga hingga ruang publik desa. Karena warga dengar ikut berbahasa isyarat, warga Kolok tidak memandang diri sebagai kelompok rentan, melainkan sebagai warga “spesial” yang setara. Dari sisi ilmu pemerintahan, implikasinya besar: warga yang merasa setara akan hadir dan berpartisipasi sebagai warga negara, bukan sekadar menerima bantuan.
Partisipasi itu terlihat dalam dua struktur yang hidup berdampingan di Bali, yaitu desa adat dan pemerintahan desa. Di ranah adat, warga Kolok ikut gotong royong (ngayah), hadir dalam paruman atau musyawarah desa, dan bahkan menjadi pecalang, petugas keamanan adat. “Mereka dilibatkan dalam semua kegiatan desa, seperti gotong royong, upacara adat, dan bahkan dalam struktur desa,” ujar Bli Wisnu, seorang tokoh desa. Keterlibatan semacam ini menunjukkan bahwa kewargaan di Bengkala tidak hanya diakui dalam aturan, tetapi juga dijalankan dalam praktik.
Yang menarik bagi ilmu pemerintahan, Bengkala menerapkan prinsip kesetaraan sekaligus keadilan. Semua warga diperlakukan sama, tetapi kewajiban adat disesuaikan dengan kemampuan warga Kolok. “Kami memperlakukan mereka itu tidak pernah membeda-bedakan… Cuma dalam kewajiban ada perbedaan-perbedaan,” tutur seorang perwakilan aparat desa. Inilah yang dalam kebijakan publik disebut akomodasi yang layak, dan di Bengkala prinsip itu tumbuh dari kebiasaan jauh sebelum dirumuskan dalam undang-undang.
Saat ada keputusan pembangunan yang penting, perangkat desa berusaha menerjemahkan informasi ke dalam Bahasa Kolok. Tujuannya agar warga Kolok bisa ikut memberi suara dan masukan secara demokratis. Dengan cara itu, mereka diposisikan sebagai pelaku pembangunan, bukan objek program. Ini contoh kecil dari demokrasi deliberatif, yaitu musyawarah yang hanya bermakna jika semua pihak benar-benar bisa memahami dan dipahami.
Namun komunikasi pemerintahan di Bengkala tidak selalu mulus. Aparat desa mengakui bahwa istilah birokrasi sering sulit diterjemahkan ke Bahasa Kolok. Dalam salah satu kasus, seorang warga Kolok yang ingin mengurus surat untuk mengajukan kredit usaha sempat disangka meminta surat keterangan gagal usaha. Kejadian sederhana ini memperlihatkan bahwa salah paham dalam komunikasi bisa langsung berujung pada salah layanan.
Get Gita Ruslita’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Menariknya, pemerintah desa tidak menutupi kekurangan itu, tetapi meresponsnya dengan rencana kebijakan. Seorang tokoh adat menyampaikan rencana untuk melatih seluruh perangkat desa berbahasa Kolok secara bertahap dan menjadikannya program resmi. Dalam ilmu komunikasi, ini disebut umpan balik, yaitu respons yang membuat pesan berikutnya diperbaiki. Dalam ilmu pemerintahan, inilah wujud pemerintahan yang responsif, yang mau belajar dari keluhan warganya.
Persoalan yang lebih besar muncul ketika warga Kolok berurusan dengan sistem di luar desa. Menurut perkiraan seorang tokoh desa, dari sekitar 35 warga Kolok, baru sekitar empat orang yang bisa membaca dan menulis. Padahal hampir semua layanan negara, mulai dari administrasi kependudukan, perbankan, hingga layanan digital, menuntut kemampuan baca-tulis. Penelitian ini menyebut kondisi tersebut sebagai “hegemoni verbal-aksara”, yaitu dominasi sistem yang hanya ramah bagi orang yang bisa mendengar dan membaca.
Dari sini lahir paradoks yang patut menjadi perhatian pembuat kebijakan. Di desanya sendiri, warga Kolok merasa merdeka dan setara. Begitu keluar dari batas desa, mereka kembali menjadi kelompok yang tersisih dari layanan publik dan pasar kerja. Inklusi di Bengkala kuat, tetapi daya jangkaunya terbatas karena negara belum hadir dengan cara yang sama.
Dari sisi regulasi, Indonesia sebenarnya sudah punya pijakan. Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah mengakui, menerima, dan memfasilitasi cara berkomunikasi penyandang disabilitas. Namun undang-undang itu belum menyebut secara tegas pengakuan terhadap bahasa isyarat lokal seperti Bahasa Kolok. Sementara itu, sejumlah negara sudah selangkah lebih maju, seperti Selandia Baru pada 2006, Inggris pada 2022, dan Afrika Selatan yang menjadikan bahasa isyarat sebagai bahasa resmi ke-12 pada 2023.
Pengalaman internasional juga menyimpan peringatan. Bahasa isyarat lokal di Martha’s Vineyard, Amerika Serikat, punah setelah penduduknya makin banyak berpindah dan anak-anak tuli disekolahkan dengan bahasa isyarat nasional. Di Thailand, bahasa isyarat Desa Ban Khor juga terdesak oleh bahasa isyarat nasional yang masuk lewat pendidikan formal. Pelajarannya jelas: inklusi yang tumbuh dari masyarakat perlu dilindungi kebijakan agar tidak hilang.
Tari Janger Kolok menunjukkan bahwa identitas ini bukan hanya diterima, tetapi juga dirayakan. Para penari menggantikan nyanyian dengan bahasa isyarat dan mengikuti irama dari getaran gamelan yang terasa di telapak kaki. Menurut tokoh adat setempat, tarian ini membawa pesan tentang pemimpin yang adil dan tidak sewenang-wenang. Lewat panggung, kelompok yang di tempat lain sering terpinggirkan menjadi pusat perhatian dan kekaguman.
Lalu, apa yang membuat semua ini bisa bertahan? Fondasinya adalah bahasa bersama yang diperkuat filosofi Tat Twam Asi, “aku adalah kamu, kamu adalah aku”. Nilai ini memberi alasan moral bagi warga dengar untuk ikut masuk ke dunia visual warga Kolok. Di atas fondasi itu, sikap egaliter, empati, dan hak adat yang setara memperkuat ikatan, seperti terlihat dalam iuran suka-duka saat ada warga yang sakit atau berduka.
Dari temuan ini dirumuskan Model Komunikasi Inklusif Berbasis Kultural (MKIBK), yang bertumpu pada tiga mekanisme. Empati Somatik adalah kesediaan warga dengar, termasuk aparat, untuk menyesuaikan diri dengan cara berkomunikasi warga tuli. Hibridisasi Simbolik adalah perpaduan isyarat, bahasa tubuh, dan kontak mata menjadi bahasa bersama. Habituasi Ekologis adalah pembiasaan interaksi inklusif di ruang publik desa, didukung nilai Tat Twam Asi yang berarti “aku adalah kamu, kamu adalah aku”.
Model ini dapat diterapkan di desa lain melalui lima tahap. Tahapannya meliputi pemetaan warga tuli dan hambatan layanan, penyepakatan isyarat dasar bersama aparat dan keluarga, serta pembiasaan pelibatan warga tuli dalam kegiatan rutin desa. Inklusi juga perlu dilembagakan lewat musyawarah desa, peraturan desa, dan anggaran desa, lalu diperkuat dengan pendamping layanan birokrasi. Yang ditiru bukan bentuk khas Bengkala, melainkan cara kerjanya: kesetaraan dicapai lewat penyesuaian timbal balik dan bahasa bersama.
Pelajaran terpenting dari Bengkala bagi ilmu pemerintahan adalah bahwa kebijakan inklusif tidak boleh sekadar menjadi formalitas atau pemenuhan kewajiban administratif. Pemerintah perlu mengakui bahasa lokal yang melekat sesuai karateritik masyarakat seperti Bahasa Kolok secara formal, menyediakan program literasi fungsional dan literasi digital yang ramah bagi warga tuli dewasa, serta membangun layanan publik yang dapat diakses secara visual. Pada saat yang sama, alasan melestarikan budaya tidak boleh menjadi pembenaran untuk membiarkan masalah buta aksara. Bengkala sudah menunjukkan bahwa negara yang hadir dimulai dari aparat yang mau mendengar, bahkan ketika warganya berbicara tanpa suara.
