Tidak Semua Bencana adalah “Natural Disaster”
Indonesia tidak bisa menghilangkan gempa, erupsi, dan berbagai ancaman alam lainnya. Tetapi kita bisa menentukan seberapa siap kita menghadapinya.
Beberapa hari lalu, saat sedang membaca Threads, saya menemukan sebuah utas yang mengatakan:
“Di mana-mana bencana di Indonesia. Apa negara ini kena azab, ya?”
Di antara berbagai respons, ada satu komentar yang menarik perhatian saya:
“Jepang sering gempa, tapi mereka cari solusi. Bukan cari siapa yang berdosa.”
Saya tertawa membacanya, tetapi setelah dipikir-pikir, komentar itu menyentuh satu hal yang sangat penting. Ketika bencana terjadi, pertanyaan kita seharusnya tidak berhenti pada “siapa yang berdosa?”, tetapi bergerak ke “risikonya apa dan kita sudah siap belum?”
Kita memang hidup bersama hazard
Secara geologis, Indonesia memiliki tingkat ancaman bahaya alam yang tinggi. Kita berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif dan termasuk dalam kawasan Pacific Ring of Fire. Konsekuensinya, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, hingga beberapa jenis longsor bukanlah sesuatu yang benar-benar anomali bagi Indonesia. Kita memang hidup berdampingan dengan berbagai hazard tersebut.
Karena itu, rasanya tidak realistis jika kita terus berharap Indonesia menjadi negara yang “bebas bencana”. Ada proses-proses alam yang memang tidak bisa kita hentikan. Kita tidak bisa menghentikan pergerakan lempeng tektonik. Kita juga tidak bisa mematikan gunung api. Tetapi kita bisa menentukan seberapa siap kita ketika peristiwa itu terjadi.
Dalam disaster risk, ada perbedaan penting antara hazard dan disaster. Gempa bumi yang terjadi di daerah kosong adalah sebuah hazard. Tetapi ketika gempa yang sama mengenai sebuah kota dengan bangunan yang rentan, tata ruang yang buruk, masyarakat yang tidak siap, dan sistem respons yang lemah, hazard tersebut dapat berkembang menjadi sebuah disaster.
Risiko bukan hanya persoalan seberapa besar ancaman alam yang kita hadapi. Risiko juga dipengaruhi oleh siapa dan apa yang terekspos terhadap ancaman tersebut serta seberapa rentannya mereka. Karena itu, ada satu framing yang menurut saya penting:
Hazard tidak selalu bisa kita cegah. Disaster-nya yang harus kita cegah.
Tentu bukan berarti seluruh bencana bisa dicegah 100%. Maksudnya adalah korban, kerusakan, dan dampak yang ditimbulkannya dapat — dan seharusnya — kita tekan semaksimal mungkin.
Jepang tidak bebas gempa. Mereka beradaptasi.
Itulah mengapa Jepang sering menjadi pembanding yang menarik. Bukan karena Jepang tidak mengalami gempa bumi. Justru mereka juga hidup dengan ancaman gempa dan tsunami yang besar. Perbedaannya adalah bagaimana risiko tersebut direspons. Mereka berinvestasi pada seismic code, retrofitting bangunan lama, early warning system, evacuation planning, infrastruktur tsunami, monitoring, hingga pendidikan dan kesiapsiagaan masyarakat.
Get Claudya Benedicta’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Artinya, mereka menerima satu kenyataan geografis: “Kami hidup di wilayah yang rawan. Maka kami harus membangun dengan mempertimbangkan kerawanan tersebut.” Menurut saya, cara berpikir seperti inilah yang perlu semakin kuat di Indonesia.
Disaster risk reduction seharusnya menjadi cara kita membangun
Ketahanan terhadap bencana tentu tidak bisa dibebankan hanya kepada satu kementerian atau lembaga. Untuk geological hazard, misalnya, ada Kementerian ESDM melalui Badan Geologi dan PVMBG. Ada BMKG yang sangat krusial dalam monitoring gempa, tsunami, cuaca, dan iklim. Ada BNPB dan BPBD dalam disaster risk management. Ada PUPR dalam infrastruktur dan standar teknis. Ada pemerintah daerah dalam tata ruang dan enforcement. Ada pula sektor lingkungan hidup dan kehutanan dalam berbagai risiko hidrometeorologi dan kebakaran.
Tetapi menurut saya persoalannya bahkan lebih fundamental dari sekadar “lembaga mana yang bertanggung jawab”. Disaster risk reduction seharusnya menjadi bagian dari cara kita membangun negara, bukan sekadar urusan lembaga yang datang ketika bencana sudah terjadi.
Sebagai contoh, kita sudah tahu Indonesia rawan gempa. Kita mempunyai peta seismic hazard. Kita mempunyai SNI gempa. Kita mempunyai standar perencanaan struktur. Kita mempunyai teknologi dan pengetahuan untuk merancang bangunan yang lebih tahan terhadap gempa. Maka pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar: “Apakah Indonesia rawan gempa?” Kita sudah tahu jawabannya.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: Apakah bangunan benar-benar dirancang dan dibangun mengikuti standar? Apakah existing buildings yang rentan sudah dipetakan? Bagaimana dengan bangunan lama yang dibangun sebelum standar gempa berkembang seperti sekarang? Apakah ada kebutuhan retrofit? Apakah tata ruang sudah mempertimbangkan sesar aktif dan berbagai zona bahaya? Apakah sekolah, rumah sakit, jembatan, fasilitas pemerintahan, dan infrastruktur vital kita sudah cukup resilient ketika bencana terjadi?
Karena pada akhirnya, engineering bukan hanya persoalan menghitung apakah struktur mampu berdiri hari ini. Kita juga harus memikirkan bagaimana struktur tersebut berperilaku ketika kondisi ekstrem yang sebenarnya sudah kita ketahui mungkin terjadi suatu hari nanti.
Dan tidak semua “bencana” sepenuhnya natural
Ada satu hal lagi yang menurut saya penting. Kita sering menggunakan istilah “bencana alam” seolah-olah seluruh kerusakan yang terjadi sepenuhnya merupakan konsekuensi alam. Padahal kenyataannya lebih kompleks.
Gempa bumi dan erupsi gunung api memang berasal dari proses alam. Kita tidak menyebabkan lempeng tektonik bergerak. Tetapi besarnya korban dan kerusakan akibat peristiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh keputusan manusia. Bagaimana kita membangun kota. Bagaimana bangunan dirancang. Di mana kita memberikan izin pembangunan. Bagaimana kita menjaga infrastruktur. Seberapa siap masyarakat menghadapi keadaan darurat.
Bahkan pada bencana seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan tertentu, hazard-nya sendiri dapat diperparah secara signifikan oleh aktivitas manusia: perubahan tata guna lahan, deforestasi, sistem drainase yang buruk, pembangunan yang tidak terkendali, pengeringan lahan gambut, dan berbagai bentuk intervensi lainnya.
Karena itu, ketika sebuah bencana terjadi, mengatakan “ini bencana alam” seharusnya bukan akhir dari pembicaraan. Kita tetap perlu bertanya: Bagian mana yang memang tidak bisa kita kendalikan, dan bagian mana yang sebenarnya merupakan konsekuensi dari pilihan kita sendiri?
Lalu, bagaimana dengan iman?
Di tengah bencana, pembicaraan kita terkadang bergeser dari persoalan risiko menuju persoalan moral. Apakah ini hukuman? Apakah ini azab? Siapa yang berdosa? Sebagai orang beriman, saya rasa mengakui bahwa Indonesia hidup berdampingan dengan berbagai bahaya alam sama sekali tidak bertentangan dengan iman.
Kita diberi kemampuan untuk belajar. Kita memahami bagaimana gempa terjadi. Kita mengembangkan teknologi untuk membuat bangunan lebih aman. Kita membuat sistem peringatan dini. Kita memetakan wilayah rawan. Kita belajar dari bencana sebelumnya. Bukankah pengetahuan itu juga seharusnya digunakan?
Bagi saya, hikmat yang kita miliki justru seharusnya dipakai untuk mempersiapkan diri, mengurangi risiko, dan melindungi kehidupan. Bukan menjadikan mereka yang menjadi korban sebagai objek penghakiman. Mungkin kita memang tidak bisa memilih hidup di negara yang bebas dari gempa, gunung api, tsunami, banjir, atau berbagai hazard lainnya. Tetapi kita masih bisa memilih bagaimana kita membangun, bagaimana kita mempersiapkan diri, dan bagaimana kita meresponsnya.
Karena mungkin pertanyaan yang lebih berguna setelah sebuah bencana bukan: “Siapa yang berdosa?” Melainkan: “Apa yang bisa kita pelajari, dan apa yang harus kita perbaiki agar ketika ini terjadi lagi, kita lebih siap?”
