Judul: Indonesia Emas atau Indonesia Cemas: ledakan Populasi ditengah-tengah Krisis Peningkatan kualitas SDM dan Krisis Ekonomi. Ditulis Oleh : Ramdani Chaniago Instruktur HMI Cabang Ambon sekaligus Volunteer Gema Pemoeda :

Hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, tetapi pertanyaan besar tentang ke mana arah bangsa ini masih terus menggantung di ruang publik: apakah Indonesia sedang benar-benar bergerak menuju Indonesia Emas, atau justru perlahan-lahan menuju Indonesia Cemas? Pertanyaan tersebut bukan sekadar permainan retorika politik, melainkan kegelisahan yang lahir dari realitas sosial-ekonomi masyarakat. Di satu sisi, pemerintah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, kedaulatan pangan, pembangunan nasional, dan cita-cita Indonesia Emas 2045. Namun di sisi lain, masyarakat kelas menengah ke bawah masih berhadapan dengan harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya pendapatan, mahalnya biaya pendidikan, ketimpangan kesempatan, serta ketidakpastian masa depan. Para akademisi, ekonom, pengamat politik, buruh, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil terus menyampaikan kritik. Akan tetapi, kritik sering kali berhenti sebagai suara yang bergema di ruang publik tanpa benar-benar berubah menjadi kebijakan yang menyentuh akar persoalan.

Indonesia sesungguhnya bukan bangsa yang miskin sumber daya. Kita memiliki emas di Papua, nikel di Sulawesi dan Maluku Utara, minyak dan gas bumi termasuk potensi besar Blok Masela di Maluku, perkebunan sawit di Sumatra dan Kalimantan, kekayaan hutan, perikanan yang membentang dari Nusa Tenggara hingga Maluku dan Papua, serta kekayaan pangan yang begitu beragam. Beras, jagung, sagu, ubi, sayuran, rempah-rempah, protein hewani dan nabati tersedia dalam jumlah yang secara potensial mampu menopang kehidupan masyarakat. Maka pertanyaan yang jauh lebih penting bukan lagi apakah Indonesia memiliki sumber daya yang cukup, melainkan: siapa yang menguasai sumber daya tersebut, siapa yang menikmati nilai tambahnya, dan siapa yang hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri?

Di sinilah persoalan ekonomi berubah menjadi persoalan ekonomi politik. Kemiskinan tidak selalu lahir karena sumber daya alam tidak tersedia. Kemiskinan dapat muncul ketika kekayaan yang tersedia tidak terdistribusi secara adil, ketika masyarakat tidak memiliki akses terhadap modal dan pendidikan, ketika tenaga kerja hanya ditempatkan sebagai faktor produksi murah, dan ketika nilai tambah dari sumber daya alam lebih banyak terkonsentrasi pada segelintir kelompok daripada kembali kepada masyarakat luas. Negara dapat memiliki tambang emas, tetapi rakyat di sekitar tambang belum tentu menjadi sejahtera. Negara dapat menjadi produsen nikel, tetapi pekerja lokal belum tentu memperoleh pekerjaan dengan upah dan perlindungan yang layak. Laut dapat penuh ikan, tetapi nelayan tetap dapat hidup dalam kemiskinan. Tanah dapat menghasilkan pangan, tetapi petani masih dapat kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dengan demikian, persoalan Indonesia bukan semata-mata kelangkaan sumber daya, tetapi juga kelangkaan akses, kesempatan, distribusi, dan keadilan ekonomi.

Adam Smith pernah melihat pertumbuhan penduduk sebagai salah satu kekuatan yang dapat memperluas pasar, meningkatkan pembagian kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ini, manusia bukan sekadar konsumen yang menghabiskan sumber daya, tetapi juga produsen, inovator, pekerja, pengusaha, dan pencipta nilai. Sebaliknya, Thomas Robert Malthus mengingatkan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada pertumbuhan pangan dapat menciptakan tekanan terhadap kehidupan manusia. David Ricardo kemudian melihat persoalan penduduk dan tenaga kerja melalui hubungan antara upah, tenaga kerja, distribusi pendapatan, dan akumulasi modal. Ketiga pemikiran tersebut memberi kita satu pelajaran penting: penduduk bukan sekadar angka statistik; penduduk adalah kekuatan ekonomi apabila negara mampu mengubah manusia menjadi sumber daya produktif, tetapi dapat berubah menjadi beban ekonomi apabila negara gagal menyediakan kesempatan hidup yang layak.

Karena itu, perdebatan mengenai apakah Indonesia perlu mengendalikan jumlah penduduk tidak boleh disederhanakan menjadi pertanyaan “dua anak cukup atau tidak”. Persoalannya jauh lebih kompleks. Kontrol populasi tidak boleh dipahami sebagai upaya negara membatasi hak reproduksi warga negara secara koersif. Negara tidak seharusnya memandang tubuh masyarakat sebagai objek yang harus dikendalikan demi mencapai angka statistik tertentu. Yang jauh lebih penting adalah membangun kesadaran reproduksi, pendidikan seksual yang bertanggung jawab, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan akses terhadap layanan kesehatan sehingga setiap pasangan dapat mengambil keputusan memiliki anak berdasarkan kesiapan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan psikologis.

Sebab, masalah terbesar bukan semata-mata banyaknya manusia, melainkan banyaknya manusia yang tidak memperoleh kesempatan untuk menjadi produktif.

Bayangkan sebuah negara dengan ratusan juta penduduk, tetapi jutaan orang usia produktif tidak memperoleh pekerjaan yang layak. Bayangkan pula apabila seseorang memiliki ijazah tetapi tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Lebih ironis lagi apabila seorang anak lahir dari keluarga miskin, kemudian tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang terbatas, memasuki usia produktif tanpa keterampilan memadai, menikah terlalu dini, memiliki beberapa anak, dan akhirnya mengulang kembali siklus kemiskinan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Pada titik itulah kemiskinan tidak lagi sekadar persoalan pendapatan, melainkan berubah menjadi kemiskinan struktural dan reproduksi kemiskinan antargenerasi.

Di sinilah kita perlu berani melihat budaya masyarakat secara kritis tanpa merendahkan masyarakat itu sendiri. Dalam sebagian komunitas tradisional, perkawinan bukan sekadar keputusan dua individu, tetapi juga merupakan institusi sosial yang melibatkan keluarga, adat, agama, dan kehormatan sosial. Pada kondisi tertentu, perkawinan anak atau perkawinan pada usia sangat muda dapat dianggap sebagai cara untuk menghindarkan keluarga dari beban ekonomi, menjaga kehormatan, atau memenuhi norma sosial. Kalimat seperti “daripada menjadi perjaka atau perawan tua, lebih baik menikah muda” bahkan sering kali menjadi tekanan sosial terselubung bagi generasi muda. Perempuan khususnya dapat berada dalam posisi yang lebih rentan ketika perkawinan dini membuat pendidikan dan peluang karier harus dikorbankan.

Persoalannya semakin rumit ketika budaya tersebut bertemu dengan logika ekonomi yang sederhana: “banyak anak, banyak rezeki.” Dalam masyarakat agraris atau tradisional, pandangan tersebut pada masa tertentu memang mempunyai rasionalitas ekonomi. Anak dapat dipandang sebagai tenaga kerja keluarga, penerus usaha, penjaga orang tua ketika lanjut usia, sekaligus bagian dari jaringan sosial keluarga. Tetapi struktur ekonomi modern telah berubah. Anak tidak lagi sekadar dipandang sebagai tambahan tenaga kerja. Anak membutuhkan biaya pendidikan, kesehatan, gizi, perumahan, teknologi, dan pengembangan keterampilan yang semakin mahal. Dalam ekonomi modern, kualitas manusia menjadi jauh lebih menentukan daripada sekadar jumlah manusia.

Karena itu, negara tidak cukup hanya mengatakan kepada masyarakat: “Jangan memiliki banyak anak.” Negara harus terlebih dahulu bertanya kepada dirinya sendiri: sudahkah negara memberikan pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, pelayanan kesehatan yang terjangkau, perlindungan sosial, dan lingkungan ekonomi yang memungkinkan keluarga merencanakan masa depannya?

Sebab, sangat tidak adil apabila negara meminta masyarakat mengendalikan jumlah anak, tetapi negara sendiri gagal mengendalikan ketimpangan ekonomi.

Kita tidak boleh menjadikan penduduk miskin sebagai kambing hitam atas kegagalan pembangunan. Tidak adil mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena masyarakat terlalu banyak memiliki anak, sementara pada saat yang sama akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, kepemilikan aset, dan kesempatan ekonomi masih timpang. Kemiskinan bukan hanya akibat keputusan individu, tetapi juga dapat merupakan hasil dari struktur ekonomi dan kebijakan publik yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang.

Oleh karena itu, yang harus dikendalikan bukan hanya pertumbuhan penduduk, tetapi juga pertumbuhan ketimpangan.

Yang harus ditekan bukan hanya angka kelahiran, tetapi juga angka putus sekolah.

Yang harus diperangi bukan hanya kemiskinan, tetapi juga struktur yang membuat seseorang sulit keluar dari kemiskinan.

Get Luthfi Fadhlillah’s stories in your inbox

Join Medium for free to get updates from this writer.

Remember me for faster sign in

Yang harus diperluas bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga kesempatan bagi manusia untuk mengembangkan dirinya.

Indonesia sedang berada dalam momentum bonus demografi. Namun bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus ekonomi. Bonus demografi hanyalah sebuah peluang demografis. Ia dapat berubah menjadi kekuatan pembangunan apabila mayoritas penduduk usia produktif memperoleh pendidikan yang baik, kesehatan yang memadai, keterampilan yang relevan, pekerjaan yang layak, dan ruang untuk berwirausaha serta berinovasi. Tetapi apabila negara gagal menyediakan semua itu, bonus demografi dapat berubah menjadi ledakan pengangguran, persaingan kerja yang semakin brutal, tekanan terhadap upah, kriminalitas, kemiskinan perkotaan, dan keresahan sosial.

Dalam konteks inilah pembangunan manusia harus ditempatkan di pusat kebijakan negara. Investasi terbesar Indonesia seharusnya bukan hanya pada jalan, pelabuhan, kawasan industri, smelter, bendungan, atau proyek-proyek fisik, tetapi juga pada otak, kesehatan, keterampilan, dan karakter manusia Indonesia. Infrastruktur memang penting, tetapi infrastruktur tanpa manusia yang berkualitas hanya akan menjadi bangunan yang kehilangan makna pembangunan. Hilirisasi memang penting, tetapi hilirisasi tanpa peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal berisiko membuat masyarakat hanya menjadi penonton dari industrialisasi di wilayahnya sendiri.

Indonesia tidak boleh hanya menjadi negara yang kaya bahan mentah tetapi miskin nilai tambah. Lebih buruk lagi apabila Indonesia menjadi negara yang kaya sumber daya alam tetapi miskin sumber daya manusia yang mampu mengelolanya.

Maka persoalan ekonomi politik Indonesia hari ini sebenarnya bukan sekadar bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut. Produk Domestik Bruto dapat meningkat, investasi dapat masuk, ekspor dapat bertambah, dan industri dapat tumbuh, tetapi apabila peningkatan tersebut tidak diterjemahkan menjadi pekerjaan layak, upah yang manusiawi, pendidikan yang terjangkau, kesehatan yang berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi angka yang indah di atas kertas.

Di sinilah pemerintah perlu berhati-hati dalam menggunakan narasi Indonesia Emas. Indonesia Emas bukan sekadar Indonesia yang memiliki gedung pencakar langit, kawasan industri, kendaraan listrik, smelter, jalan tol, atau pertumbuhan ekonomi tinggi. Indonesia Emas adalah Indonesia ketika anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi dokter, insinyur, guru, ilmuwan, pengusaha, birokrat, seniman, atau pemimpin bangsa. Indonesia Emas adalah ketika seorang perempuan tidak dipaksa memilih antara pendidikan dan perkawinan. Indonesia Emas adalah ketika seorang pemuda tidak harus meninggalkan kampung halamannya karena tidak tersedia pekerjaan. Indonesia Emas adalah ketika nelayan tidak menjadi miskin di tengah laut yang kaya ikan, ketika petani tidak kelaparan di tengah tanah yang subur, dan ketika masyarakat adat tidak kehilangan ruang hidup di tengah eksploitasi sumber daya alam.

Sebab pembangunan pada akhirnya bukan tentang seberapa banyak kekayaan yang berhasil kita ambil dari bumi, melainkan tentang seberapa banyak manusia yang berhasil kita angkat dari kemiskinan.

Dalam masyarakat tradisional, reproduksi sering kali dipandang sebagai bagian dari keberlanjutan keluarga. Dalam ekonomi modern, reproduksi harus berjalan berdampingan dengan perencanaan masa depan. Karena itu, negara perlu hadir bukan sebagai polisi yang mengawasi rahim masyarakat, melainkan sebagai pendidik, pelindung, dan penyedia kesempatan. Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi harus diperkuat. Perkawinan usia anak harus dicegah melalui pendidikan dan perlindungan sosial. Anak perempuan harus diberi kesempatan menyelesaikan pendidikan. Anak laki-laki juga harus dibekali pemahaman mengenai tanggung jawab keluarga. Keluarga harus memperoleh akses terhadap informasi dan layanan perencanaan keluarga yang baik. Dengan demikian, keputusan mengenai jumlah anak menjadi keputusan yang sadar dan bertanggung jawab, bukan semata-mata hasil tekanan budaya, kemiskinan, atau ketidaktahuan.

Pada akhirnya, Indonesia tidak membutuhkan masyarakat yang sekadar banyak. Indonesia membutuhkan masyarakat yang sehat, terdidik, produktif, kritis, inovatif, dan memiliki daya tawar ekonomi. Negara tidak membutuhkan jutaan manusia yang hanya menjadi pasar konsumsi; negara membutuhkan jutaan manusia yang mampu menciptakan nilai, menghasilkan inovasi, membangun industri, mengembangkan teknologi, menjaga lingkungan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Jika negara hanya memikirkan bagaimana mengurangi jumlah penduduk tanpa memperbaiki kualitas manusia, maka kebijakan tersebut dapat menjadi solusi semu. Tetapi jika negara mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perencanaan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan, maka kebijakan kependudukan dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan manusia.

Pertanyaan “Indonesia Emas atau Indonesia Cemas?” akhirnya tidak dapat dijawab hanya oleh pemerintah. Jawabannya akan ditentukan oleh bagaimana negara, pasar, dan masyarakat membangun hubungan yang lebih adil. Pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakan, dunia usaha harus berhenti memandang manusia semata-mata sebagai tenaga kerja murah, masyarakat harus berani meninggalkan sebagian budaya yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman, dan generasi muda harus diberi ruang untuk menentukan masa depannya sendiri.

Indonesia memiliki tanah yang luas, laut yang kaya, hutan, mineral, energi, pangan, dan jumlah penduduk yang besar. Tetapi kekayaan alam tanpa tata kelola yang adil hanya akan menghasilkan kemakmuran bagi sebagian orang. Jumlah penduduk yang besar tanpa pendidikan dan pekerjaan yang layak hanya akan menghasilkan tekanan sosial. Sebaliknya, sumber daya alam yang dikelola secara berkeadilan, dipadukan dengan sumber daya manusia yang berkualitas, dapat mengubah populasi yang besar menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa.

Karena itu, jangan sampai negara terlalu sibuk menghitung berapa banyak manusia yang harus lahir, tetapi lupa menghitung berapa banyak manusia yang belum mendapatkan pendidikan; jangan terlalu sibuk menghitung angka pertumbuhan penduduk, tetapi lupa menghitung angka pengangguran; jangan hanya menghitung pertumbuhan ekonomi, tetapi lupa menghitung siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut.

Indonesia Emas tidak akan lahir hanya karena kita memiliki bonus demografi. Ia lahir ketika bonus demografi tersebut diubah menjadi bonus produktivitas, bonus pendidikan, bonus inovasi, bonus kesejahteraan, dan bonus keadilan sosial.

Jika tidak, maka bonus demografi hanya akan menjadi ledakan angka yang menunggu waktu untuk berubah menjadi kecemasan sosial.

Pada akhirnya, persoalan bangsa ini bukan apakah kita memiliki terlalu banyak manusia. Persoalan sebenarnya adalah apakah negara mampu membuat setiap manusia menjadi berharga. Karena manusia yang terdidik adalah modal pembangunan, manusia yang sehat adalah kekuatan ekonomi, manusia yang produktif adalah mesin pertumbuhan, dan manusia yang memperoleh keadilan adalah fondasi demokrasi.

Maka sebelum bertanya, “Indonesia Emas atau Indonesia Cemas?”, mungkin kita perlu bertanya lebih dalam: apakah Indonesia sedang membangun manusia untuk masa depan, atau hanya sedang mengeksploitasi manusia demi mengejar pertumbuhan? Sebab apabila pembangunan tidak mampu mengubah kekayaan alam menjadi kesejahteraan rakyat, bonus demografi menjadi kesempatan kerja, pendidikan menjadi mobilitas sosial, dan kebijakan negara menjadi keadilan ekonomi, maka Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan. Namun apabila negara mampu menjadikan manusia sebagai pusat pembangunan, mengelola kekayaan alam secara berkeadilan, memperluas kesempatan kerja, memperkuat pendidikan dan kesehatan, serta menghormati pilihan reproduksi setiap keluarga melalui kebijakan yang edukatif dan manusiawi, maka Indonesia Emas bukanlah utopia.

Ia adalah kemungkinan yang harus diperjuangkan.