MediumPolitik Spasial dalam Kajian Poskolonialisme | by Selvia Parwati Putri | Medium
Sitemap

Politik Spasial dalam Kajian Poskolonialisme

4 min readAug 7, 2026

--

Press enter or click to view image in full size
Ilustrasi ruang (Foto: Pinterest/Hannah Robertson)

Apa yang kita pikirkan ketika melihat dan memegang sebuah pulpen?

Apakah kita melihat eksistensinya hanya berupa sebatang alat untuk menulis saja?

Sekarang, cobalah untuk melihat dengan lebih dekat dan fundamental. Pulpen juga bisa dilihat sebagai sebuah “ruang”. Di dalam pulpen, terdapat beberapa komponen yang menjadi “penghuni” dari ruang pulpen itu sendiri; seperti bola logam kecil (ball point) di ujung, tabung tinta (refill), tinta di dalamnya, pegas (spring), badan luar pulpen (barrel), serta tombol atau penutup (cap/clicker).

Nah, sudah terbayang, kan, kalau pulpen itu adalah ruang yang mengandung beragam komponen?

Mari berpindah pada peninjauan akan konsep ruang dengan skala yang lebih luas. Contohnya saja ruang kelas. Di dalam ruang kelas terdapat meja, kursi, papan tulis, himpunan siswa, perkakas kebersihan, dan masih banyak lagi elemen-elemen yang terekam dalam imaji kita ketika melihat ruang kelas.

Pada abad 17, 18, dan 19 pemikiran-pemikiran akademik lebih kepada tentang mencari asal-usul, sebab-akibat sehingga merambahlah istilah teori historisme yang banyak mengkaji suatu hal dari sisi sejarahnya.

Dari gegap-gempita teori historisme tersebut, muncullah pemikir strukturalisme, Ferdinand de Saussure yang kemudian menggeser perhatian linguistik dari pendekatan diakronis menuju sinkronis, yakni melihat bahasa sebagai suatu sistem yang bekerja pada satu kurun waktu tertentu.

Pergeseran menuju pendekatan struktural kemudian membuka jalan bagi berbagai pendekatan baru yang tidak lagi hanya mempersoalkan asal-usul suatu fenomena. Salah satunya adalah perhatian terhadap ruang (space) sebagai kategori penting dalam memahami relasi sosial, budaya, dan politik. Dan perkara ruang nyatanya juga menjadi istilah penting dalam kajian poskolonialisme. Karya sastra juga merupakan rupa politik ruang yang menawarkan ruang yang lain.

“Ruang” yang semula tidak menjadi perhatian, menjadi asasi untuk ditelaah. Kajian seputar ruang dalam konteks poskolonialisme terjelaskan melalui buku Spatial Politics in the Postcolonial Novel yang dikarang oleh Sara Upstone, Faculty Director of Postgraduate Research and Professor of Contemporary Literature at Kingston University, London. Buku tersebut terbit pada tahun 2009 oleh Ashgate Publishing Limited, England.

Get Selvia Parwati Putri’s stories in your inbox

Join Medium for free to get updates from this writer.

Buku ini membongkar dimensi ruang dalam kehidupan manusia. Pada persoalan poskolonial, ruang menjadi dimensi yang bisa didebatkan melalui kajian geokonflik. Ruang yang kita kenal sebelumnya adalah lema yang abstrak, sifatnya tak terbatas, tidak ada border (batas) — sebagaimana waktu yang tidak memiliki border (batas); maka di poskolonialisme, ruang menjadi hal yang sangkut pautnya atas kuasa bangsa begitu lekat.

Terdapat fenomena ruang yang semula tidak terbatas menjadi terbatas, misalnya saja kita mulai membedakan mana Barat, Timur, Utara, Selatan. Ruang yang sebelumnya hadir tanpa batas, menjadi dikavling oleh manusia. Begitu pun dengan Asia; muncullah istilah Asia Barat, Tenggara, dan lain sebagainya. Ruang yang dikavling manusia tersebut menciptakan border yang membuat pengakuan; ini milikku, ini milikmu.

Langit pun turut dikavling; ada wilayah-wilayah yang tidak boleh dilalui oleh pesawat terbang karena regulasi tertentu seputar batasan pada ruang.

Pada intinya, setiap (b)order menciptakan order (aturan). Ketika batasan diciptakan, maka terikat padanya pula aturan yang ditetapkan.

Place (tempat) → menciptakan border (batasan) → menciptakan order (aturan) → menciptakan manusia yang sesuai dengan tempatnya (mana yang di dalam, mana yang di luar/inklusi dan enklusi). Maka, berangkat dari kerangka konsep tersebut, terdapat istilah “The right man in the right place”, yakni sebuah pengotak-ngotakkan terhadap manusia atas eksistensinya; misalkan saja orang yang dianggap “kecil” maka menurut mata pandang sebagian masyarakat dirinya dianggap tidak berpendidikan dan modalnya hanya okol (otot).

Begitu pula fenomena pejabat bodoh yang bertengger di bumi Indonesia, maka itulah kasus seseorang tidak sesuai pada tempatnya. Dan pada setiap border, sifatnya sarat politis. Pada dasarnya, kolonialisme adalah klaim atas teritorial yang di dalamnya terdapat pengambilalihan ruang dan juga memengaruhi manusia dari segi pikiran dan perasaannya.

Dalam buku ini pula, dikutip pula istilah “ruang absolut”, yakni ruang kolonial yang sifatnya fiks, mutlak, rigid, tidak bisa diubah, dan sangat terukur. Regulasi ini ditopang oleh ilmu pengetahuan yang sifatnya tidak lentur.

Dalam kolonialisme, konfigurasi space baru digunakan untuk menggantikan bahkan menghapus legitimasi place yang sebelumnya dimiliki masyarakat lokal. Maksudnya adalah penempatan batas-batas pada ruang sebelumnya tidak berasal dari ruang kosong. Misalnya, terdapat patok Jawa, Kebumen, Banyuwangi; lalu Belanda memberikan border yang baru menjadi batas Hindia Belanda dari A–Z. Praktik ini disebut dengan timpa-tulis. Praktik timpa tulis lazimnya diawali oleh chaos terlebih dahulu. Dan kolonial menjanjikan kebebasan untuk mendapatkan legitimasi space dalam place.

Maujud chaos memberikan kemungkinan yang baru. Contohnya ada laki-laki yang memiliki pasangan di kampung, lalu di perantauan ia merasa tidak bebas karena keterikatannya dengan pasangannya di kampung maka muncul ruang alternatif atau disebut sebagai post-space. Laki-laki tadi memang belum memilih alternatif untuk menembus pembebasan, tetapi sejatinya sudah mulai terbuka pilihan-pilihan yang bisa ia tempuh.

Bila kita mendengar frasa “ruang bangsa” maka sebenarnya kita tengah melihat reproduksi ruang kolonial. Misal ada pernyataan dari negara satu ke negara lain yang masih satu rumpun: “Kita kan saudara sebangsa, jadi kalau aku ambil sedikit tanahnya tidak apa-apa ya.” Itulah praktik kolonial yang berubah bentuk.

Kasus lainnya yakni pada negara Malaysia dan Indonesia. Keduanya memanglah terhimpun dalam satu rumpun (Melayu), namun pengalaman kolonial yang berbeda turut membentuk identitas nasional Malaysia dan Indonesia sebagai dua bangsa yang berbeda meskipun memiliki akar budaya Melayu yang sama.

--

--

Selvia Parwati Putri
Selvia Parwati Putri

Written by Selvia Parwati Putri

Selvia, mahasiswa Magister Sastra UGM dan pengajar bahasa Indonesia. Sesekali cuap-cuap menulis di media untuk ruang tumbuh dan upaya menebar kebermanfaatan.