Satu Kursi Kosong, Akankah Citra Indonesia di Mata Dunia Berubah?
Halo, HI’ers!
Belakangan ini, politik Indonesia kembali ramai diperbincangkan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026. Keputusan tersebut muncul di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya serta desakan sejumlah anggota DPR untuk memulai proses pemakzulan. Situasi ini tentu menjadi babak baru dalam perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurut pemberitaan Reuters dan Associated Press, persoalan tersebut semakin memanas setelah munculnya desakan dari lebih dari 100 anggota parlemen yang mempertanyakan kelayakan Gibran sebagai wakil presiden. Sebelumnya, sejumlah putusan pengadilan juga menjadi sorotan karena berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya. Hingga akhirnya, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Dalam surat tersebut, ia menyampaikan bahwa keputusan itu diambil demi kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan. Salah satu kalimat yang menarik perhatian berbunyi, “Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.”
Pengunduran diri ini tentu bukan sekadar persoalan satu pejabat yang meninggalkan jabatannya. Gibran merupakan putra mantan Presiden Joko Widodo sekaligus pasangan politik Prabowo dalam Pemilu 2024. Karena itu, keputusan ini juga memunculkan berbagai pertanyaan mengenai hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi serta bagaimana kelanjutan pemerintahan ke depannya. Namun, ada hal lain yang tidak kalah menarik untuk dibahas: bagaimana dunia internasional melihat situasi ini? Apakah satu kursi yang kosong hanya menjadi urusan politik dalam negeri, atau justru bisa memengaruhi citra Indonesia di mata dunia?
Ketika Stabilitas Politik Menjadi Perhatian Dunia
Dalam politik, pergantian pejabat sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Setiap negara memiliki mekanisme untuk mengatur pergantian kepemimpinan. Namun, situasinya bisa berbeda ketika perubahan tersebut terjadi di tengah kontroversi, tekanan politik, dan perdebatan mengenai aturan konstitusi. Pengunduran diri Gibran pun menarik perhatian media internasional seperti Reuters, Associated Press, dan Channel News Asia. Mereka tidak hanya membahas pengunduran dirinya, tetapi juga menyoroti persoalan demokrasi, hubungan politik para elite, hingga kemungkinan dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan Indonesia.
Hal ini cukup wajar. Indonesia bukan negara yang posisinya bisa dianggap biasa saja dalam percaturan global. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu aktor penting di ASEAN, kondisi politik Indonesia tentu menjadi perhatian negara-negara lain. Dunia internasional tidak hanya melihat siapa yang sedang memegang kekuasaan, tetapi juga bagaimana pemerintah menjalankan kewenangannya, menjaga aturan hukum, dan menyelesaikan persoalan politik. Apalagi, kualitas demokrasi Indonesia sebelumnya juga sudah menjadi perhatian sejumlah lembaga internasional. Freedom House, misalnya, mencatat berbagai tantangan demokrasi Indonesia, termasuk persoalan korupsi dan kebebasan sipil.
Get KOMAHI UNTAN’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer.
Dampaknya juga bisa merembet ke bidang ekonomi. Investor asing tentu membutuhkan kepastian sebelum menanamkan modalnya. Mereka ingin melihat pemerintahan yang stabil, kebijakan yang konsisten, dan aturan yang jelas. Ketika situasi politik dipenuhi ketidakpastian, bukan tidak mungkin investor akan mengambil sikap lebih berhati-hati. Reuters juga menyoroti melemahnya sentimen investor di tengah berbagai persoalan politik dan ekonomi Indonesia. Meski begitu, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa pengunduran diri Gibran menjadi satu-satunya penyebabnya, karena ada banyak faktor lain yang turut memengaruhi kondisi pasar.
Dari Politik Dalam Negeri hingga Posisi Indonesia di Dunia
Lalu, apakah pengunduran diri Gibran akan mengubah arah hubungan luar negeri Indonesia? Belum tentu. Namun, bukan berarti peristiwa ini tidak memiliki kaitan dengan diplomasi. Dalam hubungan internasional, kondisi politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri sebenarnya saling berkaitan. Pemerintahan yang stabil akan lebih mudah menjaga konsistensi kerja sama dan menjalankan agenda diplomasi dengan negara lain. Sebaliknya, jika pemerintah terlalu sibuk menghadapi persoalan internal, keberlanjutan kebijakan luar negeri bisa menjadi tantangan tersendiri.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah prinsip politik luar negeri bebas aktif. Selama ini, Indonesia berusaha menjaga hubungan baik dengan berbagai negara tanpa harus berpihak pada satu kekuatan besar. Di tengah persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, misalnya, Indonesia tetap memiliki kepentingan untuk bekerja sama dengan keduanya, baik dalam bidang ekonomi, perdagangan, maupun keamanan kawasan. Posisi ini membuat konsistensi pemerintahan menjadi penting. Negara-negara mitra tentu ingin mengetahui apakah Indonesia tetap mampu menjaga arah kebijakan dan komitmen kerja sama yang telah dibangun.
Hal serupa juga berlaku dalam hubungan Indonesia dengan ASEAN. Sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh besar di Asia Tenggara, Indonesia punya peran dalam mendorong kerja sama regional dan menjaga stabilitas kawasan. Karena itu, dinamika politik di dalam negeri sebaiknya tidak sampai mengganggu perhatian pemerintah terhadap berbagai agenda regional. Meski demikian, kita juga tidak perlu terburu-buru menganggap bahwa pengunduran diri Gibran otomatis akan mengubah hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, Tiongkok, ataupun negara-negara ASEAN. Sejauh ini, belum ada bukti bahwa peristiwa tersebut secara langsung mengubah arah diplomasi Indonesia. Yang lebih penting untuk diperhatikan adalah bagaimana pemerintah mengelola kekosongan jabatan dan memastikan kebijakan luar negeri tetap berjalan secara konsisten.
Satu Kursi Kosong, Bukan Berarti Indonesia Kehilangan Arah
Pada akhirnya, pengunduran diri Gibran memang menjadi peristiwa politik yang cukup besar. Namun, satu kursi yang kosong tidak serta-merta membuat posisi Indonesia di dunia internasional ikut melemah. Justru, peristiwa ini menjadi ujian bagi pemerintah dan lembaga negara untuk menunjukkan bahwa sistem pemerintahan tetap bisa berjalan di tengah perubahan politik. Indonesia sendiri telah memiliki mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diajukan presiden.
Hal yang perlu dijaga sekarang bukan hanya proses pergantian jabatan, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap institusi negara. Sebab, reputasi sebuah negara tidak hanya dibangun melalui pertemuan diplomatik, kerja sama internasional, atau pidato para pemimpinnya. Cara sebuah negara menyelesaikan persoalan di dalam negeri juga ikut menentukan bagaimana negara tersebut dipandang oleh dunia.
Indonesia masih memiliki posisi strategis di kawasan maupun dunia internasional. Namun, posisi itu perlu didukung oleh pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas, kepastian hukum, dan konsistensi kebijakan. Jadi, satu kursi yang kosong bukan berarti Indonesia kehilangan arah. Pertanyaannya sekarang, mampukah pemerintah membuktikan bahwa dinamika politik dalam negeri tidak akan mengganggu kepercayaan dunia terhadap Indonesia?
Menurut kalian gimana, HI’ers? Apakah gejolak politik dalam negeri seperti ini bisa memengaruhi citra Indonesia di mata dunia, atau justru menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa demokrasi Indonesia tetap berjalan?
Penulis : Angelika Galuh Surya Wijayanti
Editor : Angelika Galuh Surya Wijayantu
